Kadis kominfo : Organisasi Wartawan di Purwakarta Hanya PWI, yang Aksi ini Organisasi Media
Kadis kominfo : Organisasi Wartawan di Purwakarta Hanya PWI, yang Aksi ini Organisasi Media
PURWAKARTA,JERnews – Ratusan wartawan yang tergabung dalam berbagai organisasi dan komunitas pers di Kabupaten Purwakarta menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Purwakarta, Rabu (28/1/2026).
Aksi tersebut menjadi sorotan publik setelah para jurnalis secara tegas menuntut penghapusan anggaran kerja sama media yang dinilai sarat kepentingan, tidak transparan, dan diskriminatif terhadap media lokal.
Dalam aksinya, para wartawan menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap pola kerja sama publikasi yang selama ini dikelola oleh Diskominfo Purwakarta. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemangkasan anggaran secara signifikan menyasar pos kerja sama publikasi dengan media lokal.
Tak hanya soal besaran pemotongan, para jurnalis juga mempertanyakan transparansi mekanisme alokasi anggaran melalui sistem Simedkom maupun e-Katalog. Mereka menilai sistem tersebut belum mencerminkan asas keadilan, keterbukaan, serta semangat kebebasan pers sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.
Aksi ratusan wartawan itu diterima langsung oleh Kepala Diskominfo Purwakarta, Hendra Fadly, yang akrab disapa Uchok, bersama jajaran. Namun, pernyataan yang disampaikan justru memicu kontroversi baru di kalangan insan pers.
Di hadapan massa aksi, Uchok menyampaikan bahwa pada tahun 2026 terjadi penurunan anggaran akibat kebijakan efisiensi.
Menurutnya, anggaran Diskominfo harus dibagi ke berbagai bidang dan tidak difokuskan hanya untuk publikasi media.
“Tahun 2026 ini, anggaran belanja jasa publikasi pembangunan daerah sebesar Rp350 juta. Anggaran tersebut akan dikelola sesuai regulasi dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Uchok juga menegaskan bahwa penerapan aplikasi Simedkom bukan dimaksudkan untuk membatasi atau mengkotak-kotakkan media dan wartawan.
“Pengajuan kerja sama publikasi melalui aplikasi Simedkom bukan untuk menjegal media, tetapi sebagai upaya menjawab tantangan di era digitalisasi saat ini,” katanya.
Namun, pernyataan yang paling menyulut emosi peserta aksi adalah saat Uchok menyebutkan bahwa organisasi wartawan di Kabupaten Purwakarta hanya satu.
“Satu-satunya organisasi wartawan di Purwakarta hanya PWI,yang melakukan aksi sekarang ini organisasi media” ucapnya.
Pernyataan tersebut sontak menuai reaksi keras dari para peserta aksi. Pasalnya, aksi unjuk rasa hari itu melibatkan berbagai organisasi media dan komunitas jurnalis yang selama ini aktif melakukan kerja-kerja jurnalistik di Purwakarta.
Para wartawan menilai pernyataan Kepala Diskominfo tersebut sebagai bentuk pengkerdilan terhadap keberagaman organisasi pers, sekaligus mencederai semangat demokrasi dan kebebasan berserikat.
Mereka menegaskan bahwa keberadaan organisasi wartawan tidak bisa dimonopoli oleh satu pihak, apalagi dijadikan dasar dalam penentuan kebijakan anggaran publik.
Aksi ini menandai babak baru ketegangan antara insan pers dan Diskominfo Purwakarta.
Para wartawan menyatakan akan terus mengawal isu ini hingga pemerintah daerah menetapkan kebijakan yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif terhadap seluruh pelaku media.
Hingga berita ini diturunkan, tuntutan penghapusan anggaran kerja sama media masih bergema, sementara pernyataan kontroversial Kepala Diskominfo Purwakarta terus menuai sorotan luas dari kalangan jurnalis dan publik.
(Boy)
