Pesta Anggaran: Ketika Proyek APBD Menjadi Mainan Kekuasaan

Purwakarta – Musim proyek kembali tiba, dan papan-papan proyek mulai berdiri gagah di berbagai sudut kota dan desa. Tapi, di balik kesan kemajuan, ada cerita lain yang tersembunyi. Papan proyek yang bertuliskan “Proyek ini dibiayai dari APBD” bisa dibaca sebagai pengumuman tak resmi: “Pesta akan segera dimulai!”

Aparatur Sipil Negara: Pelayan Rakyat atau Pemain Proyek?

Aparatur Sipil Negara (ASN) sejatinya adalah pelayan rakyat, tapi dalam dunia proyek, mereka sering berubah peran. Mendadak jadi manajer proyek, juru runding tender, bahkan konsultan informal bagi pihak ketiga. Mereka tahu segalanya: dari siapa yang akan menang, berapa nilai markup, sampai siapa yang harus diam.

Permainan Kekuasaan di Balik Proyek APBD

Peran pihak ketiga dalam proyek APBD sangat penting, tapi banyak dari mereka yang justru lebih dekat ke kekuasaan daripada ke lokasi proyek itu sendiri. Tender? Ah, itu cuma formalitas. Yang penting sudah “diatur”, dan semua senang.

Hasil Nyata atau Hanya Debu Proyek?

Masyarakat hanya ingin satu hal: hasil nyata. Tapi yang mereka dapat hanya debu proyek, jalan rusak yang diperbaiki setengah hati, dan bangunan yang roboh sebelum dipakai. Uang rakyat dikelola seperti milik pribadi, dan penentuan proyek kadang lebih didasarkan pada kedekatan dan “jatah” ketimbang kebutuhan.

Waktu untuk Berubah

Mungkin sudah saatnya papan proyek ditulis lebih jujur: “Proyek ini dibiayai dari APBD. Jika tidak sesuai, mohon maaf, itu urusan nanti.” Rakyat harus menjadi lebih dari sekadar penonton dalam “panggung pembangunan”. Mereka harus menjadi bagian dari proses pembangunan yang transparan dan akuntabel.