Muhidin, SH, MH: Saat Rakyat Susah, Wakil Rakyat Harus Jaga Perasaan dan Beri Teladan
JERnews — Gerakan mahasiswa yang menyuarakan kritik terhadap kinerja anggota DPRD Purwakarta mendapat apresiasi dari kalangan advokat muda. Kritik tersebut dinilai sebagai bagian penting dari kontrol masyarakat terhadap lembaga legislatif, terutama di tengah kondisi rakyat yang masih menghadapi berbagai kesulitan.
Advokat muda Purwakarta yang tergabung dalam organisasi Peradi, Muhidin, S.H., M.H., menilai tuntutan mahasiswa agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para wakil rakyat merupakan hal yang wajar dan patut mendapat perhatian serius.
Menurutnya, evaluasi tidak hanya menyangkut kebijakan yang dihasilkan DPRD, tetapi juga persoalan kedisiplinan, kehadiran anggota dalam agenda-agenda dewan, hingga sikap dan gaya hidup yang ditampilkan para wakil rakyat di tengah kondisi masyarakat.
“Kami mengapresiasi gerakan mahasiswa yang terus menyuarakan kepentingan rakyat. Ini merupakan bentuk kontrol sosial yang harus dihormati. Para wakil rakyat memang perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh, termasuk soal kedisiplinan dan kehadiran dalam setiap agenda dewan,” ujar Muhidin.
Ia menegaskan, pemerintah dan anggota DPRD merupakan bagian dari penyelenggara negara yang mendapatkan penghasilan dari anggaran negara maupun daerah, yang salah satu sumber penerimaannya berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat.
Karena itu, menurut Muhidin, ada tanggung jawab moral yang besar untuk memberikan pelayanan terbaik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
“Kita harus ingat, pemerintah dan anggota DPRD itu bekerja dan mendapatkan penghasilan yang bersumber dari uang rakyat. Pajak dibayar oleh masyarakat. Maka sudah sepantasnya mereka menjaga amanah tersebut dan menunjukkan sikap yang mencerminkan kepedulian terhadap kondisi rakyat,” tegasnya.
Muhidin menilai, ketika masyarakat sedang menghadapi tekanan ekonomi dan berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, para pemangku kebijakan harus memiliki kepekaan sosial.
Menurutnya, gaya hidup maupun perilaku pejabat publik yang terlihat berlebihan berpotensi melukai perasaan masyarakat, terlebih apabila ditampilkan oleh mereka yang seharusnya menjadi representasi rakyat.
“Pemerintah dan wakil rakyat harus bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Mereka harus menjaga perasaan rakyat yang saat ini dalam keadaan susah. Jangan sampai ada sikap atau gaya hidup yang justru menimbulkan jarak dan kekecewaan di tengah masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, kritik mahasiswa tidak semestinya selalu dipandang sebagai bentuk perlawanan. Sebaliknya, kritik tersebut harus menjadi bahan introspeksi dan momentum untuk memperbaiki kinerja pemerintahan serta lembaga legislatif.
Muhidin juga mendorong DPRD Purwakarta untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dengan mahasiswa dan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan melalui aksi maupun kritik publik, kata dia, seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat kepercayaan publik.
“Wakil rakyat harus hadir ketika masyarakat membutuhkan. Mereka dipilih oleh rakyat, bekerja untuk rakyat, dan mendapatkan penghasilan dari uang yang salah satu sumbernya berasal dari pajak rakyat. Karena itu, jangan pernah kehilangan kepekaan terhadap kondisi masyarakat,” pungkasnya.
Ia berharap kritik yang disampaikan mahasiswa dapat menjadi momentum bagi seluruh pemangku kebijakan di Purwakarta untuk melakukan introspeksi, memperbaiki kedisiplinan, meningkatkan kinerja, serta kembali menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
Selain mengapresiasi gerakan mahasiswa, Muhidin juga memberikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Lutfi Bamala, yang dinilainya mampu menyikapi aksi unjuk rasa secara humanis.
Menurutnya, sikap terbuka dan pendekatan yang mengedepankan dialog dalam menghadapi mahasiswa merupakan langkah positif yang perlu dipertahankan.
“Kami juga mengapresiasi Pak Lutfi Bamala yang menghadapi mahasiswa dengan cara yang humanis. Perbedaan pandangan tidak harus melahirkan jarak. Justru dengan dialog dan sikap terbuka, aspirasi masyarakat bisa disampaikan dan diterima dengan baik,” ujar Muhidin.
Ia berharap sikap tersebut dapat menjadi contoh bahwa kritik dari mahasiswa maupun masyarakat bukan sesuatu yang harus dihadapi dengan emosional, melainkan sebagai masukan untuk bersama-sama memperbaiki pemerintahan dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
(Boy)
