Aliansi Mahasiswa Purwakarta Tagih Kinerja DPRD: Hak Diterima, Kewajiban Jangan Dilupa
JERnews – Kritik terhadap kinerja DPRD Kabupaten Purwakarta kembali mengemuka. Kali ini, Aliansi Mahasiswa Purwakarta mendesak para wakil rakyat melakukan evaluasi menyeluruh, terutama menyangkut kedisiplinan, kehadiran dalam agenda dewan, hingga gaya hidup anggota DPRD yang dinilai tidak mencerminkan kondisi masyarakat.
Kritik tersebut disampaikan mahasiswa saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Purwakarta, Selasa (8/9/2026).
Koordinator Aksi Aliansi Mahasiswa Purwakarta, Muhamad Jalaludin, menegaskan bahwa aksi tersebut tidak ditujukan kepada individu atau satu anggota dewan tertentu. Menurutnya, kritik yang disampaikan merupakan bentuk evaluasi terhadap kinerja DPRD secara kelembagaan.
Jalaludin mengatakan, masyarakat membutuhkan wakil rakyat yang mampu menjalankan tiga fungsi utamanya, yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran, secara maksimal.
“Kami melakukan evaluasi total terhadap kinerja DPRD. Kami mengecam gaya hedonisme yang dipertontonkan dan meminta agar wakil rakyat benar-benar mewakili aspirasi masyarakat, bukan malah sibuk dengan hura-hura,” kata Jalaludin kepada awak media usai aksi.
Sorotan mahasiswa tidak berhenti pada persoalan gaya hidup. Tingkat kehadiran anggota DPRD dalam agenda-agenda penting, termasuk rapat paripurna, juga menjadi perhatian serius.
Menurut Jalaludin, kehadiran dalam rapat bukan sekadar persoalan administratif, tetapi bagian dari tanggung jawab moral anggota dewan terhadap masyarakat yang telah memberikan mandat politik.
Karena itu, mahasiswa meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Purwakarta tidak sekadar menjadi lembaga formal, tetapi berani mengambil langkah tegas terhadap persoalan kedisiplinan anggota dewan.
“Seluruh anggota DPRD memiliki tanggung jawab kolektif. Mereka dipilih rakyat untuk bekerja dan memperjuangkan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Mahasiswa juga mempertanyakan kesesuaian antara fasilitas dan tunjangan yang diterima anggota DPRD dengan kualitas kinerja yang diberikan kepada masyarakat.
Jalaludin menilai, semakin besar hak dan fasilitas yang diterima seorang wakil rakyat, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Ketika tunjangan dan fasilitas masih dinikmati, maka fungsi pengawasan terhadap pemerintah maupun internal DPRD juga harus berjalan maksimal. Jangan sampai rakyat melihat ada ketimpangan antara hak yang diterima dan kinerja yang diberikan,” ujarnya.
Aliansi Mahasiswa Purwakarta berharap aksi tersebut tidak berhenti sebagai kritik sesaat. Mereka mendorong DPRD melakukan pembenahan internal dan mengembalikan orientasi kerja dewan kepada kepentingan masyarakat.
Bagi mahasiswa, menjadi anggota DPRD bukan sekadar menduduki kursi kekuasaan. Ada mandat rakyat yang harus dibayar dengan kehadiran, kerja nyata, dan keberpihakan terhadap persoalan masyarakat.
Karena itu, mereka menegaskan, fasilitas boleh diterima, tetapi kinerja dan tanggung jawab kepada rakyat tidak boleh diabaikan.
(Boy)
