Sri Rahayu Tegaskan Pengawasan Kesehatan Ibu dan Anak Harus Tepat Sasaran
Purwakarta, JERnews – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, Sri Rahayu, menegaskan bahwa fungsi pengawasan legislatif harus benar-benar berdampak langsung terhadap kualitas layanan publik, khususnya sektor kesehatan dasar. Penegasan ini disampaikan dalam kegiatan pengawasan yang menyoroti layanan kesehatan ibu hamil, balita, serta pencegahan stunting dan kanker serviks untuk tahun anggaran 2025–2026.
Kegiatan berlangsung pada Sabtu (14/02/2026) di Aula Kantor Desa Lemah Mulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Forum menghadirkan Bidan Puskesmas Ida Farida Haryani serta diikuti perangkat desa, kader posyandu, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
Pengawasan Bukan Formalitas
Dalam forum tersebut, Sri Rahayu menegaskan bahwa pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat tidak boleh berhenti pada laporan administrasi semata. Ia menilai masih ada tantangan serius dalam memastikan program kesehatan benar-benar menjangkau kelompok rentan.
Menurutnya, isu kesehatan ibu dan anak masih menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan daerah. Jika tidak diawasi ketat, program berisiko hanya menjadi angka di laporan tanpa perubahan nyata di lapangan.
Beberapa fokus pengawasan yang disoroti meliputi:
Kualitas dan konsistensi pelatihan kesehatan bagi ibu hamil.
Kesiapan ambulans desa sebagai respon cepat kondisi darurat.
Efektivitas kampanye gizi dalam menekan stunting, bukan sekadar seremonial.
Transparansi APBD 2026 agar anggaran kesehatan tidak salah sasaran.
Sri Rahayu juga menekankan pentingnya evaluasi berbasis data lapangan, bukan hanya laporan administratif dari pelaksana program.
Ancaman Nyata: Stunting dan Kanker Serviks
Selain stunting, forum juga menyoroti kanker serviks yang masih menjadi ancaman kesehatan perempuan. Bidan Ida Farida Haryani menjelaskan bahwa penyakit ini umumnya disebabkan infeksi HPV (Human Papillomavirus) dan sebenarnya dapat dicegah melalui langkah preventif yang konsisten.
Strategi yang ditekankan meliputi:
Pencegahan primer: Vaksinasi HPV sejak dini serta edukasi pola hidup sehat.
Deteksi dini: Pemeriksaan IVA Test atau HPV DNA secara rutin usia 30–69 tahun.
Akses layanan: Pemeriksaan IVA sudah ditanggung BPJS Kesehatan di Puskesmas.
Namun, di lapangan masih ditemukan tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan tenaga kesehatan, hingga stigma terhadap pemeriksaan kesehatan reproduksi.
Ujian Nyata Implementasi Program Desa
Puskesmas kini mulai mengenalkan metode self-sampling HPV DNA sebagai inovasi untuk memperluas akses skrining.
Program tematik seperti “Rabu Cegah Kanker Serviks dan Payudara” juga digencarkan untuk menjangkau perempuan desa, termasuk pelaku UMKM.
Meski demikian, keberhasilan program tetap bergantung pada sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga partisipasi aktif masyarakat.
Sri Rahayu menegaskan, pengawasan legislatif akan terus diperkuat agar setiap rupiah anggaran kesehatan benar-benar berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat Jawa Barat, khususnya di wilayah Karawang.
(Boy)
