Bronjong Miliaran di Purwakarta: Irigasi atau Investasi Kepentingan?

JERnews – Peningkatan jaringan irigasi kembali dipromosikan sebagai bukti keberpihakan kepada petani. Narasi yang selalu terdengar manis dan berulang: air lancar, sawah subur, panen melimpah. Namun realitas di lapangan tak selalu semulus slogan. Ketika pembangunan tembok penahan tanah (TPT) berbahan bronjong kawat di tiga kecamatan Kiarapedes, Sukatani, dan Pondoksalam, menelan anggaran hingga Rp6 miliar, publik mulai bertanya dengan nada yang tak lagi bisa diredam.

Yang sebenarnya diperkuat itu saluran air, atau justru saluran kepentingan?

Sorotan tajam kini mengarah pada Bidang Sumber Daya Air (SDA) di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  (PUTR) Kabupaten Purwakarta sebagai leading sector proyek. Sebab dari bentang lapangan hingga detail administrasi, muncul jurang yang terasa janggal antara angka di atas kertas dan wujud fisik di lapangan.

Bronjong kawat bukan teknologi canggih. Ia sederhana, bahkan terkesan “low cost”: anyaman kawat diisi batu, disusun untuk menahan tanah agar tidak longsor. Fungsional, efektif—dan seharusnya proporsional secara biaya.

Lalu bagaimana mungkin konstruksi sesederhana itu menelan anggaran miliaran rupiah hanya untuk tiga titik pekerjaan?

Apakah harga material melonjak tak terkendali? Atau ada komponen “tak kasat mata” yang justru lebih mahal dari batu dan kawat itu sendiri?

Di tengah kondisi petani yang masih bergulat dengan mahalnya pupuk dan harga panen yang tak menentu, angka Rp6 miliar bukan sekadar nominal. Ia adalah cermin prioritas anggaran. Dan cermin itu kini memantulkan tanda tanya besar.

Setiap proyek selalu dibungkus kata “peningkatan.”
Peningkatan kualitas.
Peningkatan layanan.
Peningkatan manfaat.

Namun tanpa transparansi, kata “peningkatan” bisa dengan mudah berubah makna menjadi pembenaran.
Jika proyek ini benar sesuai spesifikasi, maka mestinya tak ada ruang untuk ditutup-tutupi. Justru keterbukaan adalah benteng paling kuat dari segala kecurigaan.

Sebagai penanggung jawab teknis, Bidang SDA tentu memegang seluruh detail—mulai dari perencanaan, RAB, hingga pelaksanaan. Maka publik tidak sedang menuntut hal yang berlebihan. Cukup satu: penjelasan yang rasional dan berbasis data.

Karena dalam logika publik, semakin besar anggaran, semakin besar pula tanggung jawab untuk membuka diri.
Jangan sampai proyek yang diklaim untuk memperlancar aliran irigasi justru mengalirkan kecurigaan yang kian deras.

Pembangunan infrastruktur air memang vital tak ada yang membantah. Petani membutuhkan saluran yang kuat, aman, dan berfungsi optimal.

Namun jika Rp6 miliar hanya menghasilkan pekerjaan yang tampak biasa, maka wajar jika publik mempertanyakan: di mana letak nilai tambahnya?
Jika ada efisiensi, buka rinciannya.

Jika ada kualitas lebih, tunjukkan buktinya.
Karena ketika angka membengkak dan hasil terasa biasa saja, pertanyaan publik akan tumbuh lebih cepat daripada padi di musim hujan.
Dan pada titik itu, masyarakat tak lagi sekadar melihat bronjong yang menahan tanah
melainkan mencoba menahan rasa curiga yang terus menguat.

Hingga hari ini, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta.

(Boy)