Bang Jimi Kawal UHC Purwakarta, Anggaran Kesehatan Rp93 Miliar Dinilai Jadi Investasi Kesejahteraan Warga
JERnews – Kesehatan masyarakat tidak boleh dipandang sebagai beban anggaran, melainkan investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas hidup dan produktivitas daerah. Atas dasar itulah, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta, Said Ali Azmi atau yang akrab disapa Bang Jimi, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC) agar seluruh warga Purwakarta tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang mudah dan terjangkau.
Menurut Bang Jimi, penyediaan anggaran untuk mendukung jaminan kesehatan masyarakat justru memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi daerah. Karena itu, ia menilai Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu tetap konsisten mengalokasikan anggaran untuk pembayaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga yang menjadi tanggungan pemerintah daerah.
Dalam pandangannya, secara hitungan keuangan daerah, kebijakan tersebut tidak merugikan. Sebaliknya, dana yang dialokasikan akan kembali berputar dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat serta fasilitas pelayanan kesehatan di Purwakarta.
Sebagai gambaran, pada tahun 2025 Pemerintah Daerah Purwakarta mengalokasikan sekitar Rp99 miliar untuk program Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dari jumlah tersebut, BPJS Kesehatan menyalurkan kembali dana dalam bentuk pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada rumah sakit yang nilainya mencapai sekitar Rp90 miliar.
“Selain itu, ada juga aliran dana berupa kapitasi yang disalurkan langsung kepada tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan yang ada di wilayah Kabupaten Purwakarta,” ujar Bang Jimi, Jumat (26/6/2026).
Ia menegaskan, anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah tidak hilang begitu saja, melainkan kembali berputar di daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“ Anggaran yang ditetapkan pemerintah daerah demi menopang program UHC, secara otomatis akan berputar dan memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat,” tambah Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Sebagai anggota DPRD yang membidangi sektor kesehatan, Bang Jimi juga menegaskan akan terus mengawal pengelolaan anggaran kesehatan agar tepat sasaran, efektif, dan transparan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada warga yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan akibat kendala administrasi maupun biaya.
Untuk tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp93 miliar guna menjaga keberlangsungan program UHC. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp43 miliar telah tersedia dalam APBD murni, sementara tambahan sekitar Rp50 miliar direncanakan akan dialokasikan melalui APBD Perubahan.
“Pada APBD murni tersedia sekitar Rp43 miliar. Kemudian direncanakan penambahan lagi sebesar sekitar Rp50 miliar saat proses pembahasan Anggaran Perubahan nanti,” jelasnya.
Dengan dukungan anggaran dan pengawasan yang berkelanjutan, Bang Jimi berharap program UHC di Purwakarta tetap berjalan optimal sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang layak tanpa terkendala biaya, sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan daerah di masa depan.
(Boy)
