Rp. 1,8 Miliar untuk Air Mancur Sri Baduga: Simbol Kebanggaan atau Pemborosan Anggaran
Purwakarta, JER – Pemerintah Kabupaten Purwakarta kembali menjadi sorotan setelah publik mengetahui bahwa anggaran pemeliharaan Air Mancur Sri Baduga, ikon wisata andalan di kawasan Situ Buleud, mencapai angka mencengangkan: Rp 1,8 miliar. Anggaran ini, yang diklaim dialokasikan untuk pemeliharaan sistem di Stage 2 air mancur, memicu reaksi beragam di masyarakat.
Pertanyaan besar pun muncul: apakah penggunaan anggaran sebesar itu sebanding dengan manfaat yang diterima publik? Air Mancur Sri Baduga bukan sekadar atraksi visual. Sejak diresmikan, air mancur ini telah menjelma menjadi simbol Purwakarta sebagai daerah yang berambisi memajukan sektor pariwisata.
Namun sayang, dalam beberapa tahun terakhir, pesona dan performanya kian meredup. Jadwal pertunjukan yang tidak menentu, kerusakan teknis, dan ketidakteraturan pemeliharaan membuatnya kehilangan daya tarik.
Ketua Pospera Purwakarta, Sutisna Sonjaya, menyayangkan bila dengan anggaran sebesar itu masih ada bagian sistem yang tidak diperbaiki. “Jika masih ada yang tidak bisa diperbaiki, lalu di mana efektivitas alokasi dan realisasi penggunaan anggaran?” tegasnya.
Pertanyaan yang sama juga muncul dari publik: apakah revitalisasi air mancur yang sifatnya lebih pada hiburan visual musiman layak mendapatkan prioritas anggaran miliaran rupiah, terutama di tengah banyaknya kebutuhan mendesak lain seperti infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan?
Pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 telah menegaskan perlunya efisiensi. Tanpa laporan teknis yang rinci, rincian kontrak pengerjaan, dan hasil audit independen, publik akan terus dibayangi rasa curiga bahwa proyek ini tak lebih dari proyek ‘gagah-gagahan’.
Air Mancur Sri Baduga memang bisa menjadi simbol kebanggaan, namun jika biaya pemeliharaannya menjadi beban yang tidak proporsional, maka yang tersisa bukanlah keindahan visual melainkan pertanyaan tentang prioritas, transparansi, dan integritas anggaran.
Pemerintah daerah harus lebih bijak dalam mengelola anggaran dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak. Dengan demikian, kita dapat membangun Purwakarta yang lebih baik dan sejahtera untuk generasi mendatang.
(Boy)
