Ketimpangan Peran di Pucuk Pimpinan Purwakarta, Bupati Dominan 75 Persen
JERnews – Upaya menggiring opini bahwa Wakil Bupati Purwakarta telah “dilibatkan” dalam pemerintahan terdengar lebih seperti pembenaran ketimbang penjelasan yang jujur.
Narasi tersebut sengaja dibangun seolah persoalan telah selesai, padahal yang terjadi justru sebaliknya: keterlibatan yang ditampilkan hanya di permukaan, bukan di inti kekuasaan.
Benar, Wakil Bupati hadir di sejumlah kegiatan. Sidak ke desa, menghadiri acara DPRD, hingga tampil dalam agenda formal lainnya. Namun pertanyaannya tidak pernah berubah: apakah itu bentuk keterlibatan strategis, atau sekadar pelengkap administratif?
Di sinilah publik jangan sampai dibodohi oleh logika dangkal.
Kehadiran dalam acara bukan indikator utama keterlibatan dalam pemerintahan. Pemerintahan dijalankan melalui keputusan, bukan sekadar kehadiran kamera.
Jika Wakil Bupati hanya ditempatkan pada fungsi-fungsi lapangan tanpa ruang yang memadai dalam pengambilan kebijakan, maka menyebutnya “sudah dilibatkan” adalah bentuk manipulasi narasi.
Ini bukan soal perasaan politik, ini soal struktur kekuasaan.
Publik bisa melihat mana peran yang substantif dan mana yang sekadar simbolik. Dan jika yang dominan adalah simbolik, maka kritik itu sah, bahkan perlu.
Yang berbahaya justru ketika ada upaya membungkus keterbatasan peran menjadi seolah-olah normal. Itu bukan klarifikasi, itu pengaburan.
Lebih ironis lagi, narasi pembelaan ini cenderung mengalihkan isu, dari pertanyaan “seberapa besar peran Wakil Bupati?” menjadi sekadar “apakah dia hadir atau tidak?”
Padahal, inti persoalan tidak pernah sesederhana itu.
Publik Purwakarta tidak sedang menuntut drama, tapi juga tidak bisa disuguhi retorika setengah matang.
Jika memang Wakil Bupati dilibatkan, buka secara terang: dalam kebijakan apa? dalam keputusan mana? sejauh apa kewenangannya berjalan?
Jika tidak bisa dijawab dengan jelas, maka wajar publik menilai bahwa keterlibatan itu hanya sebagian kecil, bahkan bisa jadi sekadar formalitas.
Pada akhirnya, yang perlu diluruskan bukan kritik terhadap Wakil Bupati, melainkan narasi yang mencoba memoles realitas agar terlihat baik-baik saja.
Karena dalam politik lokal, yang paling merugikan bukan kritik keras, melainkan pembenaran yang menyesatkan.
(Boy)
