“Pak Kadis Tidak Pegang HP”, Publik Pun Bertanya: Ini Era Digital atau Zaman Pager?
JERnews – Di tengah gencarnya kampanye digitalisasi pelayanan publik, publik justru dibuat geleng kepala oleh pengakuan mengejutkan dari lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Purwakarta.
Bukan soal gangguan server atau aplikasi bermasalah, melainkan kalimat sederhana yang terdengar nyaris mustahil di era modern: “Pak Kadis tidak pegang handphone.”
Pernyataan itu sontak memantik tanda tanya sekaligus sindiran dari berbagai kalangan. Sebab bagaimana mungkin pejabat di instansi yang mengurusi komunikasi, informasi, dan transformasi digital justru disebut sulit dihubungi karena tidak memegang HP?
Publik pun bertanya-tanya, ini Diskominfo atau museum komunikasi zaman purba?
Hari ini masyarakat dipaksa serba digital. Bayar pajak online. Pelayanan online. Aduan online. Bahkan absensi pegawai pun berbasis aplikasi. Semua dituntut cepat, responsif, dan modern.
Namun ironinya, ketika masyarakat maupun wartawan ingin meminta konfirmasi kepada pejabat terkait, jawaban yang muncul malah terdengar seperti cerita era 90-an: “Pak Kadis tidak pegang handphone.”
Lalu bagaimana cara berkomunikasinya? Pakai kentongan? Surat kaleng? Atau menunggu burung merpati datang membawa jawaban?
Di era sekarang, handphone bukan lagi sekadar alat gaya. Itu sudah menjadi alat kerja paling dasar, terutama bagi pejabat publik yang dituntut sigap merespons persoalan masyarakat. Bahkan pedagang sayur keliling pun kini menerima pesanan lewat WhatsApp.
Ironi semakin terasa karena hal ini terjadi di Diskominfo, instansi yang setiap hari berbicara soal transformasi digital, keterbukaan informasi, dan pelayanan modern. Jangan sampai slogan “smart city” hanya terdengar keren di seminar dan spanduk, sementara pola komunikasinya masih ala pager.
Kalau memang seorang pejabat tidak memegang HP, publik pantas mempertanyakan bagaimana koordinasi internal berjalan.
Bagaimana menghadapi situasi darurat informasi? Bagaimana merespons keluhan masyarakat dengan cepat?
Atau jangan-jangan komunikasi dengan rakyat memang bukan prioritas utama?
Masyarakat sebenarnya tidak menuntut pejabat aktif 24 jam tanpa henti. Namun minimal bisa dihubungi, memberi respons, dan tidak terus bersembunyi di balik staf setiap kali ada permintaan konfirmasi.
Sebab jabatan publik bukan sekadar fasilitas, mobil dinas, dan kursi empuk seremonial. Jabatan adalah amanah pelayanan.
Kalau pejabat Diskominfo saja susah dihubungi dengan alasan tidak memegang handphone, jangan salahkan publik bila akhirnya bertanya sinis: sebenarnya yang gagap teknologi itu rakyat atau pejabatnya?
(Boy)
