Rp1,4 Miliar untuk “Jasa Pelayanan Umum”: Pelayanan atau Misteri Anggaran?
Penulis: Panuntun Catur Supangkat Sekretaris DPC Pospera Purwakarta
JERnews – Di tengah tuntutan efisiensi dan transparansi anggaran, publik kembali dibuat bertanya-tanya. Kali ini sorotan mengarah pada anggaran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat yang nilainya mencapai sekitar Rp1,4 miliar.
Angka tersebut tentu bukan jumlah kecil. Di tengah berbagai kebutuhan pendidikan yang masih membutuhkan perhatian serius, Rp1,4 miliar adalah uang rakyat yang seharusnya dapat dijelaskan secara terang, rinci, dan mudah dipahami.
Persoalannya bukan semata-mata pada besar atau kecilnya anggaran.
Persoalannya adalah pada satu pertanyaan sederhana: Rp1,4 miliar itu digunakan untuk apa saja?
Istilah “Jasa Pelayanan Umum” terdengar sangat normatif. Bahkan terlalu normatif.
Sebuah nomenklatur yang begitu luas sehingga publik sulit mengetahui batasannya. Ketika sebuah kegiatan memiliki nilai miliaran rupiah tetapi hanya dibungkus dengan judul yang sangat umum, wajar jika masyarakat mulai mengernyitkan dahi.
Apakah anggaran tersebut digunakan untuk honorarium? Operasional pelayanan? Kegiatan administrasi? Tenaga pendukung? Atau komponen lainnya?
Siapa penerima manfaatnya? Berapa jumlah penerimanya? Apa indikator keberhasilannya?
Dan yang lebih penting, sejauh mana masyarakat bisa merasakan dampak langsung dari penggunaan anggaran tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan bentuk kecurigaan berlebihan. Justru itulah bentuk kepedulian publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
Karena setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD bukanlah milik institusi, melainkan uang masyarakat yang dititipkan melalui pajak dan berbagai sumber pendapatan daerah lainnya.
Dalam tata kelola pemerintahan modern, transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban. Semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjelaskan penggunaannya kepada publik.
Sayangnya, yang sering terjadi justru sebaliknya. Angka anggaran dapat ditemukan dengan mudah, tetapi rincian manfaatnya sering kali sulit dipahami masyarakat awam.
Akibatnya muncul ruang kosong informasi. Dan dalam dunia birokrasi, ruang kosong informasi hampir selalu diisi oleh spekulasi.
Ketika penjelasan tidak hadir, masyarakat akan mulai menafsirkan sendiri. Warung kopi, media sosial, hingga grup percakapan menjadi ruang alternatif untuk mencari jawaban.
Di sana, angka Rp1,4 miliar bisa berkembang menjadi berbagai asumsi, dugaan, bahkan lelucon yang belum tentu sesuai fakta.
Padahal situasi seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi.
Jika anggaran tersebut memang telah disusun sesuai regulasi, berdasarkan kebutuhan riil, serta digunakan secara tepat sasaran, maka tidak ada alasan untuk menutup ruang penjelasan kepada publik. Justru keterbukaan akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Yang dibutuhkan publik sesungguhnya sangat sederhana: penjelasan yang jelas, data yang terbuka, dan manfaat yang dapat diukur.
Sebab keberhasilan sebuah program tidak ditentukan oleh besarnya anggaran yang berhasil dihabiskan, melainkan oleh seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan oleh guru, siswa, tenaga kependidikan, dan masyarakat.
Rp1,4 miliar mungkin dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi. Namun di era keterbukaan informasi, pertanggungjawaban administratif saja tidak cukup.
Harus ada pertanggungjawaban moral kepada masyarakat yang menjadi pemilik sesungguhnya dari anggaran tersebut.
Karena pada akhirnya, yang sering memunculkan tanda tanya bukanlah besarnya angka, melainkan ketika angka yang besar itu berdiri sendirian tanpa penjelasan yang setara besarnya.
Dan selama penjelasan itu belum hadir, publik akan terus bertanya:
Rp1,4 miliar untuk pelayanan umum, atau sekadar judul umum untuk anggaran yang belum dijelaskan secara umum?
