Muhidin, SH, MH Apresiasi Rencana Tes Urine Siswa SMA/SMK se-Jabar, Dorong Pencegahan Ketergantungan Obat Terlarang
JERnews – Rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk melakukan tes urine terhadap seluruh siswa SMA dan SMK di Jawa Barat mendapat apresiasi dari Pengamat Hukum untuk Pendidikan, Muhidin, SH, MH.
Menurut Muhidin, langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masa depan generasi muda, khususnya dalam mencegah penyalahgunaan obat-obatan terlarang maupun obat sediaan farmasi yang dapat menimbulkan ketergantungan.
“Saya mengapresiasi rencana tersebut. Ini merupakan langkah preventif yang penting untuk melindungi anak-anak kita dari penyalahgunaan narkotika maupun obat-obatan tertentu yang bisa menimbulkan ketergantungan. Pencegahan memang jauh lebih baik daripada kita menunggu sampai terjadi persoalan yang lebih besar,” ujar Muhidin.
Ia menilai, pemeriksaan urine tidak semestinya dipandang semata-mata sebagai bentuk pengawasan atau mencari kesalahan siswa. Lebih dari itu, program tersebut harus menjadi bagian dari upaya deteksi dini dan edukasi kepada pelajar mengenai bahaya penyalahgunaan obat.
“Kalau ditemukan ada siswa yang terindikasi menggunakan obat tertentu, jangan langsung diberi stigma sebagai anak nakal atau pelaku kejahatan. Harus dilihat terlebih dahulu faktanya, diberikan pendampingan, edukasi, dan jika memang diperlukan dilakukan rehabilitasi atau penanganan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Muhidin juga mengingatkan agar pelaksanaan tes urine dilakukan secara profesional dan tetap memperhatikan hak-hak siswa, termasuk menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan serta memastikan proses pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi.
Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar program tidak justru menimbulkan ketakutan di kalangan pelajar. Sebaliknya, siswa harus memahami bahwa pemeriksaan dilakukan untuk melindungi mereka.
“Anak-anak harus diberikan pemahaman bahwa tes urine ini bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan. Kalau sejak dini bisa diketahui adanya penyalahgunaan, maka intervensinya juga bisa dilakukan lebih cepat,” ungkapnya.
Muhidin menambahkan, persoalan penyalahgunaan obat di kalangan pelajar tidak bisa hanya diselesaikan melalui pemeriksaan urine. Pemerintah, sekolah, orang tua, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan dan masyarakat harus bergerak bersama.
“Tes urine hanya salah satu instrumen. Yang lebih penting adalah edukasi yang terus-menerus, pengawasan dari keluarga dan sekolah, serta tersedianya mekanisme pendampingan bagi siswa yang membutuhkan. Jangan sampai setelah ditemukan masalah, anak justru dikucilkan,” tegasnya.
Ia berharap kebijakan tersebut nantinya memiliki mekanisme yang jelas, mulai dari pelaksanaan pemeriksaan, pengelolaan hasil, tindak lanjut bagi siswa yang terindikasi, hingga aspek perlindungan terhadap anak.
“Saya berharap program ini benar-benar menjadi gerakan penyelamatan generasi muda Jawa Barat. Jangan hanya berhenti pada tes urine, tetapi harus dilanjutkan dengan pendidikan, pencegahan, pendampingan dan penanganan yang tepat,” pungkas Muhidin.
(Boy)
