Viral Video Diduga Libatkan Anggota DPRD, Pospera Tantang BK: Jangan Tunggu Viral Reda, Kode Etik Harus Bicara
JERnews – Viral sebuah video yang diduga memperlihatkan seorang anggota DPRD Kabupaten Purwakarta tengah berada di tempat hiburan malam bersama seorang perempuan kini bukan hanya menjadi perbincangan di media sosial. Persoalan tersebut mulai bergeser menjadi ujian bagi Badan Kehormatan (BK) DPRD Purwakarta dalam menjalankan fungsi pengawasan etik terhadap anggota dewan.
Sebab, di tengah derasnya informasi di media sosial, publik tidak hanya membutuhkan viralitas, tetapi juga kepastian: benarkah sosok dalam video tersebut merupakan anggota DPRD Purwakarta, kapan dan di mana video itu direkam, serta apakah terdapat pelanggaran kode etik jika dugaan tersebut terbukti?
Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi yang memastikan identitas sosok dalam video maupun waktu dan lokasi pengambilannya.
Sekretaris Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Purwakarta, Panuntun Catur Supangkat, meminta BK DPRD tidak membiarkan persoalan tersebut berhenti sebagai rumor di media sosial.
Menurut Catur, justru ketika sebuah isu menyangkut anggota legislatif mulai menjadi konsumsi publik, lembaga yang memiliki kewenangan di bidang etik harus hadir memberikan klarifikasi.
“Kami tidak ingin menghakimi seseorang hanya berdasarkan video yang beredar. Tetapi ketika ada dugaan yang menyangkut anggota DPRD, jangan dibiarkan menjadi bola liar. BK harus memeriksa dan memastikan faktanya,” ujar Catur.
Ia menilai, langkah BK bukan berarti langsung menyatakan seseorang bersalah. Pemeriksaan, kata dia, justru diperlukan untuk memastikan apakah video tersebut benar, siapa sosok di dalamnya, serta apakah ada persoalan etik yang harus ditindaklanjuti.
“Kalau ternyata bukan yang bersangkutan, sampaikan kepada publik. Kalau memang benar, tentu harus dilihat apakah ada pelanggaran dan apa konsekuensinya berdasarkan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Catur menilai, persoalan ini juga menjadi momentum bagi BK DPRD Purwakarta untuk menunjukkan bahwa kode etik bukan sekadar dokumen yang tersimpan di atas kertas.
Menurutnya, anggota DPRD merupakan pejabat publik yang membawa mandat masyarakat. Karena itu, perilaku yang berpotensi menimbulkan sorotan publik semestinya menjadi perhatian serius, terutama apabila berkaitan dengan marwah lembaga legislatif.
“Jangan sampai kode etik hanya menjadi pajangan. Ketika ada persoalan yang menyangkut perilaku anggota dewan, masyarakat ingin melihat apakah BK benar-benar bekerja atau hanya menunggu isu ini hilang dengan sendirinya,” katanya.
Pospera juga meminta proses klarifikasi dilakukan secara objektif dan tidak dibangun atas dasar tekanan maupun opini media sosial.
Catur menegaskan, pihaknya tidak sedang berusaha menghakimi kehidupan pribadi seorang anggota dewan. Namun, ketika dugaan tersebut dikaitkan dengan pejabat publik, terdapat aspek kepatutan, etika, dan tanggung jawab sebagai representasi masyarakat yang patut diperiksa.
“Yang kami dorong adalah transparansi dan kepastian. Jangan masyarakat dibuat menebak-nebak. BK punya kewenangan untuk memeriksa, maka gunakan kewenangan itu,” pungkasnya.
Kini bola berada di tangan BK DPRD Kabupaten Purwakarta. Apakah video tersebut akan dibiarkan menjadi sekadar konsumsi media sosial, atau justru menjadi pintu masuk bagi pemeriksaan etik untuk memastikan kebenarannya?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Badan Kehormatan maupun DPRD Kabupaten Purwakarta terkait video yang tengah beredar tersebut.
(Boy)
