Setengah Miliar untuk Peternak, atau Sekadar Anggaran yang “Diternakkan”?

Penulis: Panuntun Catur Supangkat Sekretaris Pospera Purwakarta

JERnews – Gelontoran anggaran sebesar Rp500 juta untuk kelompok tani di Purwakarta seharusnya menjadi kabar baik. Di tengah tantangan sektor peternakan rakyat, suntikan dana sebesar ini bisa menjadi pengungkit—meningkatkan produksi, memperkuat kemandirian, sekaligus mendongkrak kesejahteraan peternak kecil.

Namun, pengalaman publik mengajarkan satu hal penting: besarnya anggaran tidak selalu sebanding dengan besarnya manfaat.

Di atas kertas, program ini tentu disusun dengan prosedur yang tampak ideal. Ada syarat penerima, proses verifikasi, hingga tujuan yang terdengar mulia. Semua terlihat sistematis, seolah tanpa celah.

Sayangnya, realitas di lapangan sering kali berbicara lain.

Pola lama yang kerap muncul dalam program bantuan seperti ini adalah hadirnya “kelompok musiman” kelompok yang aktif hanya saat bantuan tersedia. Mereka muncul dengan proposal, dilengkapi administrasi, bahkan kadang tampak meyakinkan. Namun setelah dana cair, aktivitasnya perlahan menghilang tanpa jejak yang jelas.

Fenomena inilah yang oleh publik kerap disebut sebagai “kelompok titipan”.

Kelompok semacam ini tidak lahir dari kebutuhan riil di lapangan, melainkan dari kedekatan, relasi, atau rekomendasi yang tidak selalu berbasis kelayakan. Akibatnya, bantuan yang seharusnya menjadi alat pemberdayaan justru berpotensi berubah menjadi sekadar distribusi kepentingan.

Padahal, prinsip dasar dari program ini sangat jelas: tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat.

Jika ketiga hal tersebut diabaikan, maka yang terjadi bukanlah pembangunan, melainkan pemborosan yang dibungkus rapi dalam laporan administratif.

Tak heran jika publik mulai melontarkan sindiran yang kian tajam:

“Anggarannya besar, tapi dampaknya seperti angin terasa sesaat, lalu hilang.”

Bahkan ada yang lebih menyentil:
“Jangan-jangan yang berkembang bukan ternaknya, tapi laporan kegiatannya.”

Dan yang paling pedas:
“Program untuk kelompok tani, tapi yang panen justru kelompok dalam jaringan.”

Sindiran ini bukan tanpa alasan. Ini adalah refleksi dari kekecewaan yang berulang—ketika harapan tidak berbanding lurus dengan kenyataan.

Karena itu, pengawasan dan integritas dalam pelaksanaan program menjadi kunci utama. Proses seleksi harus benar-benar objektif, verifikasi tidak boleh sekadar formalitas, dan evaluasi harus menyentuh hasil nyata, bukan hanya dokumen.

Lebih dari itu, transparansi kepada publik juga penting. Siapa penerima bantuan, bagaimana penggunaannya, dan apa hasilnya semua harus terbuka dan bisa diuji.

Sebab pada akhirnya, setiap rupiah dalam anggaran publik adalah amanah.

Jika salah sasaran, yang hilang bukan hanya uang negara, tetapi juga kepercayaan masyarakat.

Dan ketika kepercayaan itu terkikis, program sebaik apa pun akan sulit mendapatkan legitimasi.

Jika benar ingin memajukan peternakan di Purwakarta, maka komitmen terhadap ketepatan sasaran tidak boleh ditawar. Bantuan harus jatuh ke tangan mereka yang benar-benar bekerja, yang benar-benar membutuhkan, dan yang benar-benar mampu mengelolanya.

Jika tidak, maka setengah miliar itu hanya akan menjadi cerita lama yang terus berulang:
anggaran besar, program ambisius, laporan selesai namun di kandang, yang terdengar tetap sunyi.

(Boy)