Rp2,4 Miliar untuk Perlengkapan Porprov, Publik Bertanya: Semahal Apa Kualitasnya?
JERnews — Angka Rp2,4 miliar untuk pengadaan perlengkapan kontingen Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat yang dikelola Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Purwakarta bukan angka yang bisa dipandang sebelah mata.
Di balik angka tersebut ada uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.
Karena itu, wajar jika publik mulai bertanya: seperti apa perlengkapan yang dibeli, berapa jumlahnya, bagaimana spesifikasinya, dan apakah kualitasnya benar-benar sebanding dengan anggaran Rp2,4 miliar?
Pertanyaan ini penting dikemukakan sejak awal. Bukan karena publik menuduh adanya persoalan, tetapi justru agar tidak muncul persoalan di kemudian hari.
Jangan sampai prinsipnya hanya “yang penting barang datang.”
Pengadaan pemerintah bukan sekadar memastikan barang tersedia. Ada kualitas, spesifikasi teknis, kuantitas, harga yang wajar, kesesuaian kebutuhan dan proses yang harus dapat dipertanggungjawabkan.
Apalagi barang tersebut akan digunakan oleh para atlet yang membawa nama Purwakarta di ajang Porprov Jawa Barat.
Mereka bukan sekadar penerima perlengkapan. Mereka adalah representasi daerah yang telah menjalani latihan panjang dan perjuangan keras demi meraih prestasi.
Maka sangat wajar jika publik berharap mereka mendapatkan perlengkapan yang layak, nyaman, berkualitas dan sesuai dengan standar yang dibutuhkan.
Pertanyaannya kemudian sederhana:
Dengan anggaran Rp2,4 miliar, apa saja yang dibeli?
Berapa jumlah pakaian kontingen? Berapa harga satuannya? Bagaimana kualitas bahannya? Bagaimana spesifikasi sepatu, tas, jaket dan perlengkapan lainnya?
Dan yang tidak kalah penting, apakah seluruh barang tersebut benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam pengadaan?
Publik tentu tidak berharap muncul cerita klasik: anggaran besar, tetapi barang yang diterima atlet justru terasa biasa-biasa saja.
Sebab jika itu sampai terjadi, yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas perlengkapan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan uang publik.
Karena itu, Dispora Purwakarta sebaiknya membuka informasi secara proporsional mengenai pengadaan tersebut, terutama terkait proses, spesifikasi teknis, jumlah barang dan standar kualitas yang digunakan.
Semakin besar anggarannya, semakin besar pula alasan publik untuk meminta keterbukaan.
Ini bukan upaya mencari-cari kesalahan.
Ini adalah bagian dari kontrol masyarakat.
Justru dengan keterbukaan sejak awal, pemerintah dapat mencegah munculnya spekulasi dan kecurigaan yang tidak perlu.
Jika seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan dan barang yang dibeli benar-benar berkualitas sesuai anggaran, maka tidak ada alasan untuk takut terhadap pertanyaan publik.
Pada akhirnya, masyarakat hanya ingin memastikan satu hal: Rp2,4 miliar itu benar-benar berubah menjadi perlengkapan terbaik bagi atlet, bukan sekadar menjadi angka besar dalam dokumen pengadaan.
Sebab uang tersebut adalah uang rakyat. Dan para atlet yang berjuang membawa nama Purwakarta berhak mendapatkan dukungan terbaik.
Jangan sampai atletnya berjuang maksimal, tetapi perlengkapannya justru minimal.
Penulis: Panuntun Catur Supangkat Sekretaris Pospera Purwakarta
